Selasa, 28 Juni 2016

ADA TIDAKNYA KARTEL DALAM PENGARUH HARGA DAGING ?



11. Benarkah ada kartel yang bermain di pengaruh harga daging yang terlalu tinggi?

Menurut saya ada,menurut sumber yang saya baca, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan kartel dalam perdagangan daging sapi.Karena biasanya menyelang puasa dan idul fitri selalu terjadi penurunan pasokan dan kenaikan harga,ketua KPPU syarkawi menduga penurunan dan kenaikan harga daging sapi di beberapa daerah terjadi karena permainan beberapa pihak yang ingin meraih keuntungan pribadi dari kondisi ini.

Syarkawi menduga  telah terjadi perilaku antipersaingan yang dilakukan pelaku usaha secara berkelompok dan menjurus ke kartel,KPPU menduga ada importir yang bermain dengan menahan pasokan daging sehingga menyebabkan kelangkaan.Kelangkaan pasokan akan memaksa pemerintah memebuka keran impor dan menguntungkan mereka sebagai importir,tindakan menimbun yang menyebabkan penurunan pasokan dan kenaikan harga merupakan pelanggaran persaingan yang bisa dipidana.KPPU menyebutkan harga daging menyelang lebaran masih bertengger dikisaran harga Rp 130 ribuan.


SUMBER :

http://sekilasweb.wordpress.com/2015/08/12/daging-mahal-antara-kartel-spekulan-penimbun-daging-atau-kurangnya-sapi

CONTOH PERSAINGAN TIDAK SEHAT



2. CARILAH  PERSAINGAN  TIDAK SEHAT  LAINNYA  BESERTA CONTOHNYA

MONOPOLI PERDAGANGAN DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT

Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang dalam sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian.Monopoli diartikan sebagai suatu hak istimewa (previlege),yang menghapuskan persaingan bebas,yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar.

CONTOH KASUS:

Indosat: Pemerintah Harus Stop Monopoli Telkomsel di Luar Jawa
"Kalau terus dibiarkan bisa menguasai 90 persen bahkan mungkin bisa 100 persen," Alexander Rusli.
Suara.com - Operator telepon seluler PT Indosat Ooredo minta pemerintah sebagai regulator bersikap adil dalam bisnis telekomunikasi dengan tidak memberi perlakuan khusus kepada Telkomsel, anak usaha BUMN Telkom.

"Persaingan industri seluler di luar Jawa sudah tak sehat lagi karena pihak Telkomsel sudah bisa menguasai pangsa hingga 80 persen dan kalau terus dibiarkan bisa menguasai 90 persen bahkan mungkin bisa 100 persen," kata President Director and Chief Executive Officer PT Indosat Ooredoo Tbk Alexander Rusli kepada pers, di Jakarta, pekan ini.

Menurutnya, saat ini operator seluler selain Telkomsel susah berkembang dan membangun jaringan di luar Jawa. Ini disebabkan oleh ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah menguntungkan Telkomsel.

Sejumlah regulasi yang dinilai menghambat perkembangan perusahaan seluler untuk berusaha di luar Jawa, antara lain adanya hambatan koneksi yang justru dikeluarkan oleh regulator.
"Bahkan pada beberapa daerah ada yang lebih brutal lagi, yaitu toko yang menjual kartu di luar Telkomsel diancam untuk tidak disuplai kartu Telkomsel," katanya lagi.

Dikatakannya, ada pula yang melakukan modus dengan memborong pembelian kartu perdana dan selanjutnya dibuang begitu saja.

Alexander mengatakan, kejadian seperti ini sebenarnya sudah berlangsung sangat lama dan dibiarkan, karena operator seluler di luar Telkomsel berharap agar ada tindakan dan upaya regulator untuk perbaikan.

"Memang salah kami juga sebagai operator di luar Telkomsel yang tidak segera bertindak saat itu.Tapi mengingat kondisinya kian tak sehat dan cenderung monopoli, maka hal seperti itu tak bisa dibiarkan terus menerus," kata dia pula.

Dia memberikan contoh lain, yaitu ketika Indosat Ooredoo ingin sewa fiber optic milik PT Telkom untuk perluasan jaringan di Maluku, oleh PT Telkom dikatakan belum siap.

"Tapi kenapa kalau Telkomsel yang sewa bisa.Ini kan bentuk-bentuk persaingan usaha tak sehat," ujarnya.

Pihaknya, katanya, kemarin secara resmi telah menyampaikan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator untuk mengadukan masalah ini.

"Sebenarnya operator seluler lain di luar Telkomsel seperti XL Axiata, Axis, dan Smartfren juga mengeluhkan hal yang sama, tapi mereka belum berani bersuara," katanya lagi.

Dia berharap agar pemerintah segera membenahi kondisi seperti itu, dan mengeluarkan regulasi yang adil serta tidak memberikan keuntungan kepada satu perusahaan saja. (Antara)

SUMBER: